Google

Senin, 31 Desember 2007

TNI Kembali Berpolitik? Boleh, Tapi "Ojo Kesusu"!

Oleh : Mansur Hidayat

Presiden republik Indonesia yang juga seorang pensiunan militer, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpesan kepada panglima TNI terpilih Marsekal Djoko Suyanto agar sebaiknya TNI jangan lagi masuk dan terseret kedalam politik praktis, presiden menyadari pada masa transisi seperti ini banyak sekali godaan yang datang kepada TNI untuk kembali terjun kedunia politik. Lebih jauh menurut presiden pemberian hak memilih bagi anggota TNI membawa konsekuensi yang kurang baik, karena menurut presiden politik dipenuhi dengan perbedaan kepentingan antar golongan yang berpotensi memunculkan konflik di tubuh TNI. Dengan kata lain presiden khawatir pemberian hak pilih kepada TNI pada pemilu 2009 akan memecah belah persatuan TNI itu sendiri.

Pernyataan berbeda muncul dari mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang berpesan kepada Marsekal Djoko Suyanto agar memperjuangkan hak-hak berpolitik TNI dalam Pemilu 2009. Implikasi dari pernyataan ini membawa polemik di masyarakat. Masyarakat khawatir pemulihan hak berpolitik TNI sama halnya dengan pengulangan kembali sejarah kelam kehidupan berdemokrasi, sejarah mencatat salah satu penyebab kegagalan demokrasi di Indonesia adalah partisipasi TNI dalam politik praktis.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan statement Jenderal Endriartono, karena pada prinsipnya demokrasi tidak mengenal pilih kasih terhadap setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Jika hak politik tersebut ditiadakan, itu berarti diskriminasi dan pelanggaran hak berpolitik bagi prajurit TNI sebagai warga negara yang sama kedudukannya dengan warga negara lainnya. Jenderal Endriartono yakin pengembalian hak berpolitik TNI pada pemilu 2009 tidak akan memecah belah kesatuan TNI meskipun masing-masing prajurit memilih partai politik berbeda dalam menyalurkan aspirasi politikknya.

Pikiran jernih diperlukan untuk menyikapi permasalahan ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan mengembalikan hak-hak berpolitik TNI. Diantaranya adalah kedewasaan dan profesionalitas TNI sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara dalam berdemokrasi. Apakah nantinya setelah hak berpolitik TNI yang sejak pemilu tahun 1971 tidak pernah digunakan didapatkan kembali, TNI mampu berperan secara adil, demokratis dan sehat dalam carut marut pentas perpolitikan Indonesia. Atau sebaliknya TNI tidak mampu bersikap netral dalam menggunakan hak pilihnya sebagaimana catatan sejarah hak pilih anggota TNI dipengaruhi oleh sistem komando dari atasan, bukan berdasarkan pilihan hati nurani tiap-tiap individu. Jika hal terakhir ini yang terjadi, maka potensi munculnya konflik bisa datang kapan saja, sebagai akibat terkotak-kotaknya tubuh TNI dan tarik menarik dukungan terhadap masing-masing kontestan di pemilu 2009.

Kekhawatiran tersebut bisa ditepis jika TNI telah memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kedewasaan berdemokrasi yang memadai. Yaitu kondisi dimana TNI mampu memposisikan dirinya dalam fungsi dan tugas utamanya sebagai institusi yang mengamankan dan melindungi kesatuan NKRI dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Sangat tidak bijaksana jika dalam mengambil sebuah kebijakan strategis hanya berdasar kepada perbandingan antara implementasi hak berpolitik tentara di Indonesia dengan tentara dinegara maju. Perlu disadari bahwa kondisi demokrasi dinegara maju telah mengalami proses pendewasaan demokrasi yang sangat panjang dan matang. Kondisi ini berbeda dengan iklim demokrasi di Indonesia dimana sampai hari ini belum menunjukkan tingkat kedewasaan dan pengetahuan demokrasi yang memadai. Isu pelanggaran hak berpolitik juga tidak bisa serta merta dijadikan alasan untuk menghidupkan hak berpolitik TNI. Realitas kondisi kedewasaan berdemokrasi di Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan agar terhindar dari hal-hal yang berakibat buruk bagi kehidupan berbangsa.

Selain TNI, tingkat kedewasaan berdemokrasi kalangan sipil sebagai partisipan utama dalam kancah politik nasional juga harus dipertimbangkan. Kurang siapnya pihak sipil dalam management institusi politik berakibat begitu mudahnya kalangan TNI diseret masuk kedalam politik praktis dengan asas simbiosis mutualisme. Jika TNI dengan tingkat kedewasaan berdemokrasi yang masih dipertanyakan terseret kembali kedalam politik praktis, maka dapat diprediksikan tugas dan fungsi utama TNI akan berjalan kurang optimal karena TNI terlalu disibukkan dengan berbagai konflik dan masalah politik Fenomena semakin maraknya aksi demonstrasi yang tidak lagi berfungsi sebagai media penyampaian aspirasi tetapi lebih mengarah kepada pemaksaan kehendak dengan dibumbui aksi-aksi anarkisme menunjukkan kurang dewasanya kalangan sipil berdemokrasi. Kalangan elite politik sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini belum mampu memberikan contoh keteladanan bagi publik. Para elite lebih disibukkan dengan perselisihan antar individu dan kelompok tanpa adanya penyelesaian yang elegan. Hal itu terdeskripsi dalam berbagai berita dimedia massa dimana antarelite saling melontarkan tudingan dan kritikan-kritikan destruktif terhadap lawan-lawan politiknya terutama kepada pemerintah tanpa dibarengi dengan sumbangsih ide dan pemikiran yang dapat dijadikan solusi bagi permasalahan bangsa. Dengan kata lain kepentingan pribadi atau golongan masih diutamakan diatas kepentingan negara.

Berpijak kepada realitas kondisi tersebut diperlukan kesabaran dan proses pendidikan demokrasi yang panjang bagi sipil dan TNI hingga nantinya tercapai tingkat kedewasaan yang cukup memadai untuk mengembalikan hak berpolitik TNI. Hal yang seharusnya menjadi fokus utama TNI saat ini adalah penuntasan agenda reformasi TNI meliputi reformasi budaya dan reformasi struktur kelembagaan menuju TNI yang profesional. Yaitu TNI yang terdidik, terlatih dengan kelengkapan senjata dan fasilitas yang ideal sesuai kondisi geografis NKRI, taat terhadap kebijakan politik negara yang dilandasi prinsip demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, selalu berjalan dalam koridor hukum nasional maupun internasional, serta adanya jaminan kesejahteraan bagi anggota TNI oleh negara.

Jika pernyataan Presiden SBY pada saat pelantikan panglima TNI terpilih dipahami dengan baik oleh publik Indonesia, pengembalian hak berpolitik TNI pada pemilu 2009 bukanlah sebuah keputusan yang bijaksana. Ojo kesusu! Adalah ungkapan dalam bahasa jawa yang bermakna selalu berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil setiap langkah, sangat tepat digunakan untuk menyikapi keinginan berpolitik TNI pada pemilu mendatang. Pengembalian hak berpolitik TNI tanpa terlebih dahulu menuntaskan agenda-agenda reformasi TNI hanya akan memberi peluang terjadinya politisasi TNI pada pemilu. Hak berpolitik TNI hanya dapat dikembalikan pada saat tercapainya sebuah kondisi dimana objektifitas dan independensi prajurit TNI dalam menggunakan hak pilihnya terbebas dari intervensi kekuatan dan tekanan apapun. Namun sayangnya kondisi ideal tersebut belum tampak pada waktu sekarang ini.

Source: http://www.al-mansur.info

Tidak ada komentar: